Tim 8 Berencana Periksa AH Ritonga

Tim 8 merasa telah cukup melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus dugaan kriminalisasi KPK. Namun ada kemungkinan, Tim 8 akan melakukan klarifikasi terhadap Wakil Jaksa Agung yang mengundurkan diri, Abdul Hakim Ritonga.

Besok, Komisi III Bertemu Kejaksaan

Komisi III DPR menjadwalkan bertemu dengan pihak kejaksaan pada Senin 9 November besok.
“Komisi III akan menegaskan penolakan kriminalisasi terhadap institusi penegak hukum, baik KPK, Polri, maupun kejaksaan sehingga para koruptor bisa menjadi pemenang,” ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kepada okezone, Minggu (8/11/2009).

Susno Dinonaktifkan, Dikdik Plt Kabareskrim

Kabar pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji semakin santer. Disebut-sebut nama baru sudah dikantungi tapi masih disimpan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

Eep Syaefullah: Tim Independen Mestinya Berwenang Usut Century

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Eep Syaefullah, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas, termasuk akses untuk mendapat data dan informasi terkait kasus Bank Century.

KPK Mengaku Miliki Rekaman

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membenarkan adanya rekaman pembicaraan yang diduga terkait kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

MTI: Kriminalisasi KPK Bisa Turunkan Indeks Pemberantasan Korupsi

Sejumlah masalah yang mendera KPK, terutama kasus yang menimpa dua mantan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dinilai bisa menurunkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kenaikan Gaji Menteri Dinilai Sangat Tidak Etis

Wacana kenaikan gaji para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua menuai kecaman dari berbagai pihak. Rencana tersebut dinilai sangat tidak etis dan mengusik perasaan publik.

Pengganti Menteri di DPR Ditentukan KPU

JAKARTA, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Jumat (23/10), mengatakan, KPU tidak akan mengirimkan surat ke parpol untuk mengingatkan penggantian antarwaktu bagi anggotanya yang menjadi menteri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, penggantian antarwaktu diisi oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara berikutnya.

Kepergian Anggota KPU ke Luar Negeri untuk Evaluasi Pemilu

Jakarta - Kepergian para anggota KPU ke luar negeri bukan tanpa alasan. Mereka mengunjungi banyak negara guna melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemilu dan pilpres di luar negeri.
“Agendanya melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Sama dengan yang kita lakukan di dalam negeri. Kita kan mulai tanggal 2 November melakukan evaluasi dengan KPU kabupaten/kota,” kata [...]

Kabinet Langsung Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabinet Indonesia Bersatu II mulai bekerja pada Kamis (22/10) seusai pelantikan di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kabinet yang telah disusunnya itu bekerja efektif sehingga keseluruhan program kerja bisa tercapai dengan hasil baik.